Badan Pemberdayaan Masyarakat
Jl. Veteran No.15 Mojokerto (0321) 321948, (0321) 321948
http://BAPEMAS.mojokertokab.go.id
Selamat Datang di :: http://BAPEMAS.mojokertokab.go.id :: Web Resmi BAPEMAS Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kamis, 9 September 2010


Drs. CHOLIL ARPHAPHY, MM
    Profil
    Info
    Artikel
    Agenda
    Buku Tamu
    Download
     Informasi Publik Jatim
     Berita Jawa Timur
     J D I H
     B. K. N.
     Presiden R. I
     Badan Pusat Statistik
Pengunjung : 1870
User Online : 1
IP Computer : 38.107.191.81
Best viewest with Mozilla Firefox 2.0.0.5 or later on 1024 x 768
Username :
Password :

Kata yang dicari:

kategori :
Artikel

KITA PEDULI, KITA BISA
, 16/4/2010

Sumber daya alam yang berlimpah dan posisi geografis yang strategis merupakan salah satu modal utama  pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Akan tetapi, hingga saat ini potensi  yang besar itu belum sepenuhnya bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama.
Saat  ini masih ada 38,6 juta penduduk miskin, sekitar 65% dari penduduk miskin tersebut bermukim di  perdesaan. Salah satu penyebab kemiskinan di perdesaan adalah rendahnya akses terhadap pelayanan  prasarana dasar, yaitu jalan dan jembatan, air minum, irigasi dan sanitasi.
Pembangunan  infrastruktur telah banyak diupayakan oleh pemerintah. Dengan kondisi geografis Indonesia, tentu  dibutuhkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.  Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengembangkan sinergi dengan pemerintah daerah dan swasta untuk  pengembangan infrastruktur. Hasilnya, dari tahun ke tahun tampak terjadi peningkatan. Di perdesaan  misalnya kian banyak desa yang sudah diperbaiki akses jalan, jembatan hingga air minum. Manfaat keberadaan infrastruktur pun sudah dirasakan, misalnya akses yang lebih mudah ke pusat  kegiatan perekonomian atau peningkatan produksi pertanian sebagai dampak meningkatnya akses terhadap  irigasi. Tak sedikit juga yang bisa menikmati sanitasi yang lebih baik dengan adanya penyediaan air  minum dan prasarana sanitasi di lingkungan tempat tinggalnya.
Bukan hanya itu, data yang  dilansir Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum atas program pembangunan  infrastruktur perdesaan dalam kurun waktu 2005-2008 ternyata mampu melibatkan tenaga kerja lokal  150.000 orang pada waktu pelaksanaan program. Ini berarti sekitar 16 persen penduduk dewasa di desa  terserap sebagai tenaga kerja lokal. Hanya dalam waktu tiga tahun, secara keseluruhan pembangunan  infrastruktur di kawasan perdesaaan mampu menyumbang peningkatan ketrampilan dalam pembangunan  infrastruktur bagi sekitar 1 juta orang. Selain itu, masyarakat telah diberdayakan dalam mengelola  program pada sekitar 7.230 desa.
Jika dirunut, dampak dan manfaat keberadaan infrastruktur  akan sangat panjang. Secara nyata, dalam kehidupan sehari-hari kita tak akan lepas dari adanya  infrastruktur di sekitar kita. Akan tetapi, hasil dan manfaat keberadaan infrastruktur itu perlu  dibarengi dengan upaya keberlanjutan program. Dalam artian, setelah infrastruktur dibangun,  pertanyaannya seberapa lama kita bisa mempertahankan kualitas infrastruktur yang ada? Pasalnya, kita bisa melihat betapa banyaknya jalan dan jembatan yang rusak karena masyarakat  pengguna abai terhadap kapasitas dan teknik perawatannya. Perawatan jalan bukan semata tanggung  jawab pemerintah saja. Semua pihak wajib terlibat. Pengendara dan pemilik kendaraan harus menjaga  tonase kendaran yang melintas. Warga sekitar jalan pun bisa turut merawat jalan, misalnya dengan  membersihkan saluran air di sekitar jalan agar air lancar dan tidak menggenangi badan jalan. Dengan  demikian biaya pemeliharaan jalan makin murah dan alokasi dana yang ada bisa dipergunakan untuk  kepentingan pembangunan infrastruktur lain agar lebih merata.
Bayangkan jika semua itu  dilakukan secara berkelompok, tentu akan lebih ringan. Sebagaimana pernah dilakukan oleh masyarakat  melalui kegiatan pembangunan infrastruktur secara swadaya, melalui skema PNPM Mandiri atau program  pemberdayaan lainnya.
Pembangunan infrastruktur bukan hanya penting untuk menggerakkan  ekonomi daerah dan nasional, tapi juga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan keadilan bagi  masyarakat. Di titik inilah dibutuhkan saling pengertian dan saling pemahaman untuk menjalankan  peran masing-masing. Pemerintah sadar bahwa program pemberdayaan memerlukan perhatian dan pola  penanganan tersendiri karena terkait dengan pendidikan kepada masyarakat. Oleh karena itu,  pemerintah mengajak dan mendorong masyarakat agar belajar dan berdaya menentukan kebutuhannya  sendiri serta menyusun program sendiri. Setelah itu masyarakat mampu melaksanakan dan mengelola  infrastruktur yang dibangun oleh mereka sendiri.
Di sisi lain, partisipasi masyarakat sebagai  subyek pembangunan sangat penting. Dengan sumber daya yang dimilikinya, masyarakat di beberapa  daerah pesisir mampu secara mandiri membangun dermaga untuk keperluan mereka sendiri. Sederhana,  tapi sangat berguna. Ini merupakan contoh yang sangat baik dan bantuan cukup besar bagi pemerintah  dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan. Apalagi jika prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif  masyarakat itu dikembangkan pula dalam memelihara sarana yang telah dibangun.
Semua bermula  dari kepedulian. Peduli untuk mengelola dan memelihara sarana dan prasarana yang telah terbangun.  Pada tahap berikutnya adalah mendorong masyarakat agar lebih mandiri dan meningkatkan peran para  pihak, baik pemerintah daerah dan swasta untuk bekerja sama dalam membangun dan merawat setiap  infrastruktur yang ada. Jika kita peduli, pasti bisa.

 
 
Halaman ini dibaca sebanyak : 63 kali