Ir. BUNAWI, MM |
|
|
|
| Pengunjung |
: |
2275 |
| User Online |
: |
1 |
| IP Computer |
: |
38.107.191.83 |
| Best viewest with Mozilla Firefox 2.0.0.5 or later on 1024 x 768 |
|
|
|
|
|
       
|
| Info |
 |
Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkeadilan
admin cws, 22/7/2010
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi
keynote speaker pada Sidang Pleno ISEI XIV dengan tema ” Revitalisasi UMKM untuk Menggerakkan
Perekonomian Nasional” di Savoy Homann Hotel Bandung. Dalam paparannya yang berjudul ”Percepatan
Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas menyampaikan ha-hal sebagai berikut:
1. Agenda pembangunan ekonomi dan
peningkatan kesejahteraan rakyat telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiomal
(RPJMN) 2010-2014 yang tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Tema RKP 2010
adalah ”Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, sedangkan tema RKP
2011 adalah ”Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tata Kelola
dan Sinergi Pusat Daerah. RPJMN 2010-2014 juga telah menetapkan sasaran pembangunan ekonomi dan
peningkatan kesejahteraan rakyat, antara lain: (1) Pertumbuhan ekonomi, dengan proyeksi 7.00-7.7%
pada tahun 2014, (2) Tingkat pengangguran, dengan target 5-6 % di akhir 2014; dan (3) Kemiskinan,
dengan target 8-10 % di akhir 2014.
2. 2. Kabinet Indonesia Bersatu II memiliki sebelas
prioritas nasional dan tiga prioritas lainnya. Kesebelas prioritas nasional tersebut adalah: (1)
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan;
(Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9)
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan
Pascakonflik; dan (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Sedangkan tiga prioritas
lainnya mencakup prioritas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Bidang Perekonomian, dan Bidang
Kesejahteraan Rakyat.
3. Ada sepuluh direktif Presiden yang disampaikan pada Raker
dengan Menteri, Gubernur, Ekonom dan Teknolog di Istana Tampak Siring 2010, yakni:
a) Ekonomi Harus Tumbuh Lebih Tinggi
b) Pengangguran Harus Menurun Dengan
Menciptakan Lapangan Kerja Yang Lebih Banyak
c) Kemiskinan Harus Makin Menurun
d) Pendapatan Per Kapita Harus Meningkat
e) Stabilitas Ekonomi Terjaga
f) Pembiayaan (Financing) Dalam Negeri Makin Kuat dan Meningkat
g) Ketahanan Pangan
dan Air Meningkat
h) Ketahanan Energi Meningkat
i) Daya Saing Ekonomi
Nasional Menguat dan Meningkat
j) Kita Perkuat “Green Economy” (Ekonomi Ramah
Lingkungan)
4. Peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan dengan tetap menerapkan
triple track strategy, yakni strategi pembangunan yang pro-growth, pro-poor, dan pro-job.
5. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan tidak hanya merupakan hasil dari pelaksanaan Prioritas 4
RPJMN 2010-2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan, namun juga sangat ditentukan oleh:
a) Pertumbuhan ekonomi, perlu terjadi pada bidang kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja
(pertumbuhan harus pro-job)
b) Pertumbuhan ekonomi (pendapatan) juga terjadi pada
sektor-sektor mikro ekonomi yang menjadi bidang usaha masyarakat kelompok bawah, misalnya usaha
kecil, mikro, dan usaha informal.
c) Berbagai kebijakan lokal yang langsung berakibat
pada masyarakat.
Kebijakan dan Program pada Prioritas 4 adalah :
a) Merupakan bentuk afirmasi atau keberpihakan kepada masyarakat yang meskipun sudah bekerja dan
berusaha (sebagai hasil kebijakan dalam butir 1 di atas), namun masih berada di bawah garis
kemiskinan.
b) Kebijakan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin karena mereka
meskipun miskin berhak untuk terpenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana warga negara lainnya.
6. Strategi Penanggulangan Kemiskinan meliputi pemberdayan masyarakat masyarakat miskin,
peningkatan partisipasi masyarakat untuk peningkatan produktivitas/ kapasitas; program Keluarga
Berencana, dan program-program lainnya untuk pengendalian jumlah penduduk; pertumbuhan yang
berkualitas (pro-poor dan pro-job), pengendalian inflasi, stabilisasi harga kebutuhan pokok,
kebijakan subsidi, bantuan social untuk peningkatan daya beli; ketersediaan fasilitas (Supply):
Kesehatan, Pendidikan, Air bersih, Hukum, Infrastruktur lainnya untuk peningkatan akses terhadap
pelayanan dasar dan ketersediaan informasi pasar, akses terhadap sumber daya produktif (modal,
kredit), pemberdayaan UMK untuk peningkatan akses pasar
7. Program Penanggulangan
Kemiskinan dikelompokkan menjadi tiga klaster, yakni: (1) Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga,
(2) Program-program Pemberdayaan masyarakat, (3) Program-program pemberdayaan usaha mikro dan
kecil
8. Pro Job Strategy mencakup peningkatan kapasitas tenaga kerja, perlindungan
tenaga kerja, dan kebijakan /program sector riil didukung dengan perbaikan iklim investasi dan
kerangka regulasi, kerangka anggaran, kerja sama dengan swasta (PPP), dsb.
9. Pro
Growth Stategy mencakup stategi permberdayaan koperasi dan UMKM yang meliputi usaha mikro dengan
fokus pada kesempatan berusaha dan stabilitas pendapatan, usaha kecil yang berfokus pada kualitas
produk dan jasa, efisiensi usaha dan daya saing dan usaha menengah dengan fokus pada kontribusi
pertumbuhan ekonomi dan daya saing.
10. Triple track strategy tersebut ditambah dengan
strategy pembangunan yang Pro Environment untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.
11. Sebagai penutup, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan hal-hal yang perlu menjadi
perhatian anggota ISEI.
a) Bagaimana cara mengembangkan UMKM berbasis industri.
b) Bagaimana caranya agar lebih fokus pada aspek regional dalam hal pengentasan
kemiskinan
c) Bagaimana cara meningkatkan kualitas program UMKM
d) Partisipasi semua stakeholders dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
|
| |
| |
Halaman ini dibaca sebanyak : 1 kali
|
|
|
