Image

Arah Kebijakan Umum

  |  

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Mojokerto

Tahun 2011 – 2016

 

1.         Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan. Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: 

a)  Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip keadilan, efisien, transparan dan akuntabel, untuk upaya pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang murah dan berkualitas.

b)  Menuntaskan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dan Pendidikan Menengah 12 Tahun. Khusus pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 tahun, merupakan upaya perluasan dan pemerataan pendidikan menengah, khususnya kejuruan, untuk penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas.

c)   Memantapkan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia di kalangan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui pengembangan kurikulum muatan lokal.

d)   Menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, terutama penduduk miskin, melalui peningkatan pendidikan non formal.

e)   Mengoptimalkan peran dan fungsi dewan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Juga meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, termasuk pembiayaan pendidikan.

f)   Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan.

g)  Mengembangkan budaya baca guna menciptakan masyarakat belajar, berbudaya, maju dan mandiri.

 

2.         Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.

       Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: 

a)  Mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, terutama bagi masyarakat miskin, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

b)  Meningkatkan  jumlah, jaringan  dan kualitas pusat kesehatan masyarakat.

c)   Mengembangkan pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan.

d)  Mewujudkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan.

e)  Mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat termasuk penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

f)   Pengendalian persebaran penyakit tropis, HIV/AIDS dan psikotropika serta penanganan dan rehabilitasinya.

 

3.         Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan HAM.

Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: 

a)  Meningkatkan penegakan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskrimatif.

b)  Terjaminnya konsistensi peraturan perundang-undangan.

c)   Meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

 

4.         Peningkatan Keamanan dan Ketertiban.

Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut:

a)  Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

b)  Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba.

c)   Mendorong peningkatan perlindungan dan pengayoman masyarakat.

 

5.         Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Pelayanan Prima.

Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut:

a)  Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat.

b)  Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, dan bertanggungjawab serta profesional untuk menciptakan tata kelola yang baik (good governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

c)   Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat lini dan pemerintahan.

d)  Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima.

e)  Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik.

 

6.         Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur.

Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: 

a)  Meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama infrastruktur pertanian dan pedesaan, serta infrastruktur ekonomi strategis.

b)  Meningkatkan perluasan kapasitas infrastruktur, terutama di daerah pedesaan, dan daerah tertinggal, serta infrastruktur yang melayani masyarakat miskin, dan infrastruktur yang menghubungkan dan/ atau melayani antar daerah.

 

7.         Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri.

Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: 

a)  Meningkatkan pemberdayaan petani dan lembaga-lembaga pendukungnya.

b)  Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian.

c)   Meningkatkan pengembangan agroindustri dan agrobisnis untuk memberdayakan perekonomian rakyat.

d)  Meningkatkan pengamanan ketahanan pangan.

 

8.         Peningkatan Industri Pariwisata.

Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut:

a)  Menyederhanakan prosedur perijinan investasi.

b)  Menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha, termasuk mengurangi tumpang tindih kebijakan antar pusat dan daerah serta antar sektor.

c)   Menciptakan kerjasama antar pemerintah daerah dan investor untuk mempercepat pembangunan pariwisata.

d)  Meningkatkan penyediaan infrastruktur penunjang.

e)  Meningkatkan pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, serta meningkatkan investasi di bidang pariwisata daerah.

 

9.         Peningkatan perdagangan

Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut:

a)   Menciptakan perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan.

b)   Peningkatan promosi hasil produk unggulan pengusaha kecil dan menengah.

 

10.       Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama

Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut:

a)  Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat.

b)  Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur dan jenis jenjang pendidikan.

c)   Meningkatkan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama.

d)  Peningkatan pembinaan keluarga harmonis.

e)  Meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan.

 

11.       Meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama

Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut:

a)  Meningkatkan upaya menjaga harmoni sosial didalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan masyarakat.

b)  Mencegah kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik.

c)   Menyelesaikan konflik sosial yang berlatar belakang agama.

 

12.       Pemberdayaan ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,    dan Menengah)

         Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: 

a)  Pengembangan UKM agar memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing.

b)  Menciptakan dan mengembangkan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

c)   Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan.

d)  Memperluas akses kepada sumber permodalan.

e)  Memperluas basis kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan termasuk mendorong peningkatan ekspor.

f)   Meningkatkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar lokal dan nasional.

g)  Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.

h)  Menciptakan kerjasama dan promosi antar daerah untuk memperluas pasar bagi produk-produk unggulan UMKM.

 

13.       Perluasan Lapangan Kerja.

Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: 

a)  Mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja disektor informal maupun formal.

b)  Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

c)   Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dengan mengefektifkan lembaga-lembaga tenaga kerja yang ada.

 

14.       Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan.

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan upaya dan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di wilayah pedesaan maupun perkotaan dengan menghormati, melindungi hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, rasa aman serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.

 

15.       Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat.

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk anak-anak terlantar , fakir miskin, manula, penyandang cacat, masyarakat miskin, dan masyarakat wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah rawan bencana.

 

16.       Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang.

        Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: 

a)  Menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

b)  Meningkatkan perbaikan angka indeks pembangunan gender (Gender Related Development Index, GDI), dan angka indeks pemberdayaan gender (Gender Empowerment Measurement, GEM).

c)   Terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak serta perempuan.

d)  Meningkatkan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi yang berkualitas sebagai upaya pengendalian pertambahan penduduk.

 

17.       Perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja

Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: 

a)   Perencanaan yang didasarkan keterpaduan mekanisme bottom up dan top down.

b)   Perencanaan pembangunan yang mempunyai indikator kinerja dan capaian target yang terukur.

 

18.       Penataan Ruang, pengelolaan Sumber Daya Alam dan  pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: 

a)   Menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup.

b)   Mencegah terjadinya atau berlanjutnya atau pencemaran lingkungan melalui medium, air, udara, maupun tanah.

c)   Mendorong pengembangan industri yang ramah lingkungan.

d)   Mencegah terjadinya atau berlanjutnya perusakan hutan akibat kegiatan-kegiatan ilegal , serta mencegah meluasnya area lahan kritis.

e)   Memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang rusak.

f)    Mengembangkan manajemen dan penanggulangan bencana alam terutama  di wilayah rawan banjir dan tanah longsor.

g)   Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif melakukan kontrol sosial terhadap kualitas lingkungan hidup.

h)   Mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah.

i)   Mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan antar fungsi.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.