Hukum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka Bagian Hukum, membawahi :

a).  Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;

b).  Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum;

c).  Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 31 tahun 2010 Tentang Perubahan tas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, Bagian Hukum mempunyai tugas menghimpun, menyusun dan menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan di bidang hukum meliputi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum serta dokumentasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hukum mempunyai fungsi :

a.    Penelitian perumusan produk hukum;

b.    Pelaksanaan analisis produk hukum daerah;

c.    Pembahasan rancangan produk hukum daerah;

d.    Pemberian paraf terhadap produk hukum daerah;

e.    Penghimpunan peraturan perundang-undangan, melaksanakan publikasi dan dokumentasi produk hukum;

f.     Penomoran/ pengundangan dalam Lembaran Daerah dan pengumuman dalam Berita Daerah terhadap produk hukum daerah;

g.    Pelaksanaan evaluasi produk hukum Desa;

h.    Penghimpunan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian dan pelaksanaan penyebarluasan produk hukum (pusat

       dan daerah);

i.     Pelaksanaan sosialisasi produk hukum (pusat dan daerah);

j.     Pelaksanaan bimbingan/ pelatihan produk hukum (pusat dan daerah);

k.    Pelaksanaan penyuluhan produk hukum;

l.     Pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas dasar permasalahan yang timbul  

       dalam pelaksanaan tugas;

m.   Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;

n.    Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.  

 

(1).   Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan, mempunyai tugas :

a.    Meneliti rumusan produk hukum daerah;

b.    Membahas rancangan produk hukum daerah guna harmonisasi dan sinkronisasi;

c.    Memberikan paraf koordinasi terhadap produk hukum daerah;

d.    Menganalisa pelaksanaan produk hukum pusat dan daerah;

e.    Melakukan evaluasi terhadap Peraturan Desa;

f.     Melaksanakan bimbingan/ pelatihan penyusunan produk hukum (daerah dan Desa);

g.    Mengikuti perkembangan hukum pada umumnya dan pada khususnya yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah;

h.    Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;

i.     Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.

(2).   Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum, mempunyai tugas :

a.    Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi hukum (pusat dan daerah);

b.    Melaksanakan pembinaan kepada kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) pada setiap Desa;

c.    Memberikan pertimbangan hukum dan menyelesaikan permasalahan yang menyangkut bidang tugas Pemerintah

       Daerah;

d.    Memberikan bimbingan dan/ atau bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan kepada pejabat/ pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara dalam hubungan kedinasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e.    Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;

f.     Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.

(3).  Sub Bagian Dokumentasi Hukum, mempunyai tugas :

a.    Mengumpulkan dan mendokumentasikan produk-produk hukum;

b.    Mengundangkan dan/ atau mengumumkan produk hukum daerah dalam lembaran daerah atau berita daerah;

c.    Menyebarluaskan produk hukum (pusat dan daerah);

d.    Melaksanakan bimbingan/ pelatihan pendokumentasian produk hukum Desa;

e.    Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;

f.     Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.