PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI


   Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 sudah dilaksanakan hampir pada seluruh instansi pusat dan sebagian pemerintah daerah termasuk di pemerintah kabupaten Mojokerto. Berikut pola pikir pencapaian Reformasi birokrasi :


   Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

   Reformasi birokrasi juga harus mampu memberikan motivasi yang akan mendororng semua yang terlibat memiliki komitmen untuk ikut melaksanakannya. Harus ada kepastian. Reformasi birokrasi dalam jangka panjang harus memastikan keberkelanjutannya, tidak boleh terpotong ditengah jalan karena adanya pergantian-pergantian pimpinan puncak.

   Grand Design Reformasi Birokrasi adalah Rancangan induk untuk kurun waktu 2010-2025 berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan praktek KKN.

   Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010- 2025 yang ditetapkan dengan perpres nomor 81 tahun 2010. Peraturan Presiden. Pasal 4 (1) Pelaksanaan operasional Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 akan dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 tahun sekali selaras dengan RPJMD.

   Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar dapat memiliki sifat fleksibilitas sebagai suatu living document dan setiap pemerintah daerah menyusun road map RB dan beberapa ketentuan terkait penyelenggaraan reformasi birokrasi antara lain:

Aturan Pemerintah Pusat

Video Profil

  • REMBUK DESA

    HARI RABU 10 APRIL 2019, PUKUL 09:00 WIB, TEMPAT DI KECAMATAN NGORO

    🕔 Rabu, 10-04-2019

  • UNDANGAN PERMOHONAN MEMBERIKAN SAMBUTAN DALAM RANGKA KUNJUNGAN PANGDAM V BRAWIJAYA

    HARI JUMAT 5 APRIL 2019, PUKUL 09:00 WIB, TEMPAT DI MAKOREM 082/CPYJ

    🕔 Jumat, 05-04-2019

  • UNDANGAN PENGUKUHAN PENGURUS KWARCAB GERAKAN PRAMUKA KAB. MOJOKERTO

    HARI KAMIS 4 APRIL 2019, PUKUL 08:30 WIB, TEMPAT DI PENDOPO GRAHA MAJA TAMA

    🕔 Kamis, 04-04-2019

  • UNDANGAN ISTIGHOSAH DAN DOA BERSAMA UNTUK BERSAMA (PCNU KAB. MOJOKERTO)

    HARI RABU 3 APRIL 2019, PUKUL 07:00 WIB - SELESAI, TEMPAT DI TERMINAL BARU MOJOSARI

    🕔 Rabu, 03-04-2019

  • REMBUK DESA DI KECAMATAN PURI

    HARI RABU 20 MARET 2019, PUKUL 09:00 WIB, TEMPAT DI KECAMATAN PURI

    🕔 Rabu, 20-03-2019