TRANSPARANSI
INFO PENGADAAN
LKPP
PRODUK HUKUM
DOWNLOADArah Kebijkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Periode 2016-2021
Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021
Misi 1 : Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat
|
Strategi |
Arah Kebijakan |
|---|---|
| Meningkatkan pembinaan mental spiritual PNS dan masyarakat | Peningkatan Penyelenggaraan kegiatan keagamaan bagi PNS dan masyarakat |
| Meningkatkan kompetensi PNS | Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur |
| Penyelenggaraan fasilitasi pendidikan kedinasan | |
| Meningkatkan kinerja PNS sebagai pelayan masyarakat | Peningkatan disiplin PNS |
| Peningkatan capaian penilaian sasaran kerja pegawai |
Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional. Aspiratif, partisipatif dan transparan
|
Strategi |
Arah Kebijakan |
|---|---|
| Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel | Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi |
| Peningkatan kualitas pengawasan | |
| Meningkatkan birokrasi yang efektif dan efisien | Penguatan ketatalaksanaan |
| Penguatan kelembagaan |
Misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata
|
Strategi |
Arah Kebijakan |
|---|---|
| Peningkatan Pemberdayaan ekonomi kerakyatan | Penguatan kelembagaan koperasi |
| Peningkatan daya saing koperasi | |
| Meningkatkan pemerataan ekonomi | Peningkatan pendapatan perkapita |
| Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan | Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan |
| Penurunan angka pengangguran | Perluasan kesempatan kerja |
| Pemberdayaan penduduk tidak mampu | Penanganan serta pemberdayaan kepada penduduk miskin dan PMKS |
| Meningkatkan kualitas infrastruktur | Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan |
| Peningkatan kualitas perumahan | |
| Pemerataan infrastruktur | Optimalisasi fungsi tata ruang |
| Meningkatkan cakupan dan kontinuitas pelayanan air bersih | |
| Peningkatan sistem transportasi wilayah | |
| Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan | Peningkatan pengendalian kerusakan lingkungan |
| Meningkatkan kerjasama pembangunan | Peningkatan kerjasama strategis lintas daerah |
| Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | Peningkatan kontribusi sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi |
| Pemberdayaan UMKM | |
| Optimalisasi pengembangan potensi daerah |
Misi 4 : Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuh kembangkan kepercayaan sosial (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter
|
Strategi |
Arah Kebijakan |
|---|---|
| Membuka komunikasi yang efektif dengan seluruh lapisan masyarakat | Peningkatan Fasilitas Partai politik |
| Peningkatan komunikasi aktif antara pemerintahan dengan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan | |
| Mewujudkan harmonisasi hubungan antar semua tingkatan pemerintahan | Peningkatan koordinasi linier yang efektif pada semua tingkatan pemerintahan |
| Penguatan kelembagaan pemerintah desa | |
| Mengembangkan etika budaya dan kearifan lokal yang berkarakter | Fasilitas penyediaan informasi dan pengembangan kreatifitas serta inovasi masyarakat |
| Pelestarian dan pengembangan seni, budaya lokal, dan olah raga | |
| Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah |
| Peningkatan peran kepemudaan | |
| Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan disemua bidang |
Misi 5 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
|
Strategi |
Arah Kebijakan |
|---|---|
| Mempermudah akses pelayanan pendidikan | Pemerataan sarana lembaga pendidikan |
| Mewujudkan pelayanan pendidikan yang terjangkau semua lapisan masyarakat | |
| Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan | Peningkatan kompetensi tenaga pendidik |
| Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan | |
| Meningkatakan mutu dan keunggulan pendidikan | Penerapan dan pengembangan IPTEK |
| Penguatan mental spiritual pelajar |
Misi 6 : Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat
|
Strategi |
Arah Kebijakan |
|---|---|
| Meningkatkan akses pelayanan kesehatan | Peningkatan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan |
| Mewujudkan pelayanan kesehatan gratis | |
| Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan | Pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan |
| Pemenuhan SDM fasilitas pelayanan kesehatan | |
| Peningkatan standarnisasi fasilitas pelayanan kesehatan | |
| Peningkatan upaya kesehatan masyarakat | Peningkatan program upaya kesehatan masyarakat |
| Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan masyarakat |
Misi 7 : Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat
|
Strategi |
Arah Kebijakan |
|---|---|
| Meningkatkan kualitas penegakan hukum | Penegakan hukum dan HAM |
| Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum kepada masyarakat | |
| Meningkatkan keamanan dan ketertiban | Peningkatan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan |
| Meningkatkan stabilitas masyarakat | Peningkatan kewaspadaan wilayah |
| Meningkatkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas | Peningkatan kualitas pelayanan publik |
| Peningkatan kemudahan peijinan | |
| Penerapan e-goverment |