Bupati Ikfina Minta Pencegahan AIDS, TBC, dan Malaria Diawali dengan Data Lengkap dan Akurat
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, menginstruksikan agar perencanaan, pencegahan, dan penanggulangan AIDS, TBC, dan Malaria (ATM) di Kabupaten Mojokerto dilakukan secara holistik atau menyeluruh yang diawali dengan data-data yang lengkap dan akurat.
Arahan tersebut, disampaikan oleh Bupati Ikfina ketika menggelar pertemuan Lokakarya penyusunan dokumen perencanaan terkait pencegahan dan penanggulangan ATM di ruang rapat Bappeda Kabupaten Mojokerto, pada Rabu (19/6) siang.
Pada pertemuan Lokakarya yang berlangsung secara daring dan luring tersebut, juga turut dihadiri Ditjen Bina Bangda Kemendagri Muhammad Bayu Ismoyo, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur yang diwakili Perencana Ahli Madya Judi Aquarianto, Badan Eksekutif Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) Pusat Sawidjan Gunadi, para kepala OPD Terkait, perwakilan kecamatan dan Desa, serta 27 Puskesmas se-Kabupaten Mojokerto.
"Intinya data harus jelas dulu, sehingga intervensinya juga jelas. Saya akan ikut memantau kapan kita gerak dalam aksi ini. Data deskriptif sangat penting. Data pasien memang sangat penting, tapi itu tidak cukup. Kita perlu keseluruhan bagaimana keluarganya, rumahnya bagaimana, kondisi ekonominya, dll. Intervensi harus dilakukan secara holistik. Saya harap yang hadir di sini, punya gambaran bagaimana peran panjenengan semua," tegasnya.
Selain itu, orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto juga menyebutkan bahwa ATM ini perlu penanganan serius, karena memang beririsan dengan stunting. Ketika berhadapan dengan stunting, KEK, dan yang berhubungan dengan itu, akan selalu butuh data apakah orang tersebut berhadapan dengan TB paru dan sejenisnya.
"Data awal itu penting, sama seperti kita lakukan konvergensi stunting dari pendataan. Faktor-faktor apa saja yang bisa kita intervensi sehingga bisa kita tahu apa yang akan kita lakukan. Kalau semua data awal dan semua jenis intervensi digarap bareng-bareng ini jelas arahnya," ujarnya.
Bupati Ikfina juga meminta dalam menangani ATM di Bumi Majapahit setiap perangkat daerah harus mengerti tugasnya masing-masing, agar permasalahan ATM bisa teratasi dengan cepat.
"Tentukan mana-mana yang tanggung jawab. Apakah itu tanggung jawab desa, dinas mana, dll. Sehingga gerakannya semua jelas," pungkasnya. (Prm;Foto:Omn/Ar)