Bupati Mojokerto, Serahkan LKPD 'Unaudited' Tahun 2023 ke BPK Jatim
Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menyerahkan secara langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited (belum diaudit) Tahun Anggaran 2023 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur.
Penyerahan LKPD Unaudited dilakukan secara serentak oleh 38 pemerintah daerah se Jawa Timur di kantor BPKRI Perwakilan Jawa Timur, pada Selasa (5/3) siang.
Acara tersebut dihadiri oleh Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan sekaligus Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Ahmadi Noor Supit, Kepala Kanwil BPKRI Perwakilan Jatim, Karyadi dan juga Pj Gubernur Jawa Timur, Pj. Adhy Karyono yang juga turut serta menyerahkan LKPD Unaudited.
Dalam kesempatan arahannya, Ahmadi Noor menyampaikan apresiasinya kepada seluruh kepala daerah beserta jajaran yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited tepat waktu dan secara serentak se- Jawa Timur.
" Saya beri Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Jawa Timur, karena hanya Jawa Timur yang melaksanakan kegiatan penyerahan LKPD secara serentak. Keserentakan ini hanya bisa terjadi apabila koordinasi berjalan dengan baik dan berjalan bersama-sama,” ungkapnya.
Penyerahan LKPD sendiri telah diatur dalam amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 yang menyatakan bahwa Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan selanjutnya akan diperiksa oleh BPK dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan
Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyatakan bahwa ia akan mendorong terwujudnya pelaporan keuangan yang akuntabel dan terpercaya di daerahnya.
"Kami berharap seluruh Kepala Daerah baik di kota atau kabupaten untuk bisa melaksanakan seluruh program dan penyelenggaraan daerah dengan baik, juga dibarengi dengan pelaporan keuangan yang akuntabel dan terpercaya, Sehingga, mana yang belum selesai harus diperbaiki, termasuk jika ada temuan-temuan. Laporan ini kedepannya sangat berperan untuk membentuk instrumen kebijakan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat,” Terang Adhy. (Bad;Foto:Rzk/Ar)