Halalbihalal Kelembagaan PNPM-Mandiri Perdesaan Pasca Program Berkembang Signifikan, Dana Perguliran Capai Rp 70 Miliar
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pasca program di Kabupaten Mojokerto, telah banyak mengalami perkembangan signifikan. Terlihat dari perkembangan modal awal dana perguliran sebesar Rp 15 miliar lebih, per laporan 31 Desember 2018 telah bertambah menjadi Rp 70 miliar lebih.
Kabar baik ini dibahas Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, pada kesempatan halalbihalal kelembagaan PNPM-Mandiri Perdesaan Pasca Program, Kamis (4/7) siang di Mojo Kembangsore Park Kecamatan Pacet.
“Dana awal perguliran telah mengalami perkembangan signifikan. Dari Rp 15 miliar, menjadi Rp 70 miliar atau naik sekitar 455 persen,” kata wabup.
Pada tahun 2018, idle fund (dana menganggur) yang tercatat yakni Rp 22 miliar lebih mengendap di rekening bank dan tidak diinvestasikan pada aset atau surat berharga lainnya. Maka, PNPM-MPd mengembangkannya dalam bentuk kegiatan lebih variatif. Tak hanya berkutat pada kegiatan simpan pinjam masyarakat.
Wabup Pungkasiadi dalam kesempatan ini mengucapkan apresiasi pada tiga kecamatan yakni Pacet, Kutorejo, dan Pungging, yang telah menyimpan idle fund di BUMD Pemkab Mojokerto yakni BPR Majatama. Wabup ingin agar langkah ini bisa diikuti kecamatan lain di Kabupaten Mojokerto, untuk meningkatkan iklim peningkatan usaha ekonomi masyarakat yang lain.
“Kegiatan perguliran dana yang melibatkan desa-desa pada kecamatan, menjadikan kelembagaan PNPM-MPd punya peluang membentuk BUMDES. Dari situ nanti bisa lahir unit-unit usaha bermanfaat. Misalnya pengembangan daerah wisata, dam perdagangan. Inilah tujuan kita untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat,” tambah wabup.
Dengan perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), PNPM Mandiri di Kabupaten Mojokerto telah menjelma menjadi potensi ekonomi bagi 2.070 kelompok yang melibatkan 38.471 anggota masyarakat.
PNPM Mandiri Perdesaan sendiri merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (PPK), untuk dilaksanakan sebagai instrumen percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat.
Wabup juga menjabarkan beberapa progres perkembangan pembangunan di Kabupaten Mojokerto seperti angka kemiskinan, kesehatan, dan infrastruktur. Wabup menyebut angka kemiskinan Kabupaten Mojokerto saat ini berkisar di angka 10,08 persen. Angka tersebut ditargetkan untuk terus diturunkan, tentunya dengan program-program pembangunan yang membawa manfaat bagi masyarakat.
“Alokasi untuk pembangunan bidang kesehatan yang diinstruksikan pemerintah pusat sebesar 20 persen, namun kita coba 29 persen. Bidang pendidikan 10 persen, kita upayakan 14 persen, dan bidang infrastruktur 25 persen, kita bisa buat jadi 33 persen. Semua kita lakukan secara imbang untuk mempercepat kesejahteraan bagi masyarakat,” terang wabup.
Acara dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Agus M. Anas, Kepala Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ardi Sepdianto, kepala OPD, dan Camat Pacet Moch. Malik beserta Muspika.