Pemkab Mojokerto Raih Anugerah Pandu Negeri (APN) Tahun 2019 Kategori Silver Mampu Penuhi Aspek Performance dan Governance
Pemerintah Kabupaten Mojokerto meraih Anugerah Pandu Negeri (APN) tahun 2019 kategori silver, dari Indonesian Institute Public Governance (IIPG). Penghargaan tersebut diterimakan pada Saiman selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD bersama Satrio Wahyu Utomo Kabid Sosisal Budaya Bappeda Kabupaten Mojokerto, mewakili Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Jumat (25/10) di Hotel Bidakara Jakarta.
APN award 2019 diserahkan Ketua Indonesian Institute Public Governance (IIPG) Sigit Pramono, dengan disaksikan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014 Boediono, selaku Ketua Dewan Penasehat IIPG.
Total ada 63 Kabupaten, Kota dan Provinsi se-Indonesia yang mendapatkan penghargaaan ini. Kategori silver sendiri diberikan pada daerah yang memenuhi 2 kriteria penilaian, yakni aspek performance sebanyak 60?n aspek governance sebanyak 40 persen.
Aspek performance meliputi pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia, serta hasil terobosan alias inovasi. Sedangkan aspek governance lebih pada tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, dan anti korupsi.
Beberapa indikator yang juga menjadi penilaian, diantaranya tata kelola keuangan yang istimewa selama dua tahun terakhir. Hal tersebut diukur dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Opini WTP dari BPK serta penetapan Perda APBD tepat waktu.
APN secara lengkap merupakan penghargaan tahunan yang dilaksanakan oleh IIPG bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota terbaik serta pemimpin yang inovatif. Mereka yang mendapat penghargaan, dinilai berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosio-ekonomi melalui reformasi tata kelola yang amanah.
Boediono Ketua Dewan Penasehat IIPG dalam kegiatan ini berbicara banyak mengenai trilogi pembangunan.
“Pendidikan, tata kelola pemerintahan, dan infrastruktur adalah trilogi dasar pembangunan. Pembangunan infrastruktur tidak hanya gedung atau bangunan fisik saja melainkan harus mencakup semua,” kata Boediono.
Ditjen Otonomi Daerah, Akmal Malik mengatakan dalam kegiatan ini banyak bicara mengenai obesitas regulasi dan tumpang tindihnya regulasi yang menyebkan Investasi tidak mau masuk.
“Hal ini menjadi konsen serius bapak Presiden Joko Widodo, dan tantangan bagi kita untuk mewujudkan good dan clean government,” katanya.
APN kategori silver yang diraih Kabupaten Mojokerto, tak lepas dari performa kepemimpinan Wakil Bupati Pungkasiadi. Wabup Pungkasiadi selalu menekankan dan mendorong lahirnya inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Untuk diketahui, IIPG merupakan organisasi nirlaba yang peduli terhadap tata kelola baik di sektor swasta atau korporasi dan sektor publik atau institusi pemerintahan.