Pengendalian Gratifikasi, Diskominfo Mojokerto Sosialisasikan Whistle Blowing System ke OPD
Dalam upaya pengendalian gratifikasi, pemerintah Kabupaten Mojokerto mengadakan acara Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Whistle Blowing System (WBS), Jumat (13/11). Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh Inspektorat dan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Pembuatan sistem WBS ini bertujuan untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati (Perbup) nomor 21 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, dan telah dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2019 dan mulai aktif dipergunakan pada tahun 2020.
Ardi Sepdianto, Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto menjelaskan, sistem SPBE ini dapat memberikan sumbangsih dalam indeks SPBE dengan nilai yang cukup tinggi. "Wbs sangat tinggi indeks SPBE-nya, sistem ini bisa memberikan sumbangan sebanyak 17 persen," terangnya. Selanjutnya, ia juga mengatakan, penggunaan sistem WBS juga akan sangat berguna untuk pengembangan kinerja OPD di saat kemajuan teknologi saat ini, karena audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kini tidak hanya sekedar pemeriksaan laporan keuangan.
"Sekarang ini, audit BPK bukan hanya laporan keuangan, namun juga audit kinerja. Karena kita ada di jaman kemajuan IT, dalam proses meningkatkan kinerja, mau tidak mau kita semua harus melek teknologi juga," paparnya di depan peserta sosialisasi. Terkait keamanan dari sistem ini, Ardi menegaskan, bahwa sistem ini cukup aman dalam memjaga kerahasiaan narasumber atau pelapornya, sehingga masyarakat tidak perlu takit untuk melaporkan gratifikasi yang terjadi. "Kerahasiaan pelapor, sangat dirahasiakan. Saya juga tidak akan tahu. Yang tahu hanya verifikator saja, yakni inspektorat", tegasnya.
Dalam upaya digitalisasi sistem di Kabupaten Mojokerto ini, Kepala Diskominfo tersebut juga menjelaskan bahwa pihaknya siap membantu, berdasarkan tugas dan kinerja dari masing masing OPD yang ada. "Diskominfo siap menyupport, OPD-OPD besar akan kami support bandwidth besar juga," ujarnya. Mantan Kepala Dinas PMD Kabupaten Mojokerto ini berharap, dengan adanya sistem WBS ini, akan dapat meningkatkan indeks evaluasi SPBE di Kabupaten Mojokerto. "Mudah-mudahan indeks SPBE Kabupaten Mojokerto akan meningkat dengan adanya WBS ini," pungkasnya.