Dukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Bupati Al Barra Hadiri Rapat Penguatan Ekonomi Desa
Dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur 2025. Rapat yang digelar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Minggu (9/3) siang di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Pada sambutannya di awal rapat koordinasi (rakor) itu, Gubernur Khofifah membeberkan bahwa rakor ini berfokus pada beberapa hal, mulai dari realisasi program koperasi desa, hingga rencana detail tata ruang (RDTR).
Pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengemukakan terkait rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Rencana ini dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan. Pada sesi sambutannya, Khofifah juga menambahkan bahwa rencana tersebut akan menjadi salah satu prioritas bagi Pemprov Jatim, mengingat bab tentang koperasi desa menjadi salah satu pembahasan penting pada retreat kepala daerah di Magelang beberapa waktu yang lalu.
"Setelah retreat para kepala daerah, semua harus segera dilakukan breakdown, salah satunya bicara tentang koperasi desa, apalagi kalau desa tersebut sudah punya BUMdes (Badan Usaha Milik Desa) dan koperasi," ucap Gubernur Jatim itu.
Pada sesi yang berbeda dengan narasumber Ahmad Zabadi selaku Sekretaris Kementerian Koperasi, diketahui bahwa Presiden telah menargetkan peluncuran 70.000 koperasi desa yang disebut sebagai Koperasi Merah Putih yang nantinya akan tersebar di 84.276 desa di seluruh Indonesia.
Tentunya perencanaan ini sudah dipetakan oleh Kementerian Koperasi RI, mulai dari pemetaan statistik dan karakteristik pedesaan, klasterisasi atau pengumpulan data wilayah pengembangan, hingga koordinasi antar lembaga guna menyelaraskan strategi percepatan.
Masih dalam sesi sambutannya, Khofifah juga membeberkan terkait rencana detail tata ruang (RDTR) yang dinilainya juga akan berimbas besar pada penguatan ekonomi di Jawa Timur. Ia menjelaskan RDTR memiliki peran penting pada bidang investasi, karena dokumen RDTR akan berperan langsung dalam proses dikeluarkannya Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sehingga produk penataan ruang yang dihasilkan diharapkan akan berjalan sesuai dengan rencana dan tersinkronisasi dengan baik.
"Ketika terjadi perang dagang dan tarif yang diberlakukan di AS (Amerika Serikat), sejak Oktober lalu investor sudah ke Jatim untuk mengamankan market, maka jika RDTR tidak segera kita pikirkan mereka (investor) akan meraba-raba untuk investasi ke kita, RDTR jadi bagian penting karena kita harus lihat pemetaan lahan kabupaten/kota," tegasnya. (Bad;Hes;Foto:Ajb/Ng)