Matangkan Data KPM BPNT dan PKH, Pemkab Mojokerto Gelar Rakor
Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati memimpin rapat koordinasi (rakor) yang membahas soal indikator tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten Mojokerto. Rakor kali ini juga dikuti Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto yang berlangsung di Ruang Rapat Asisten Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jumat (4/2).
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto sempat mengalami kenaikan dari 10,57 persen pada 2020, menjadi 10,62 persen pada 2021. Angka ini salah satunya dipengaruhi adanya Covid-19 dan juga kenaikan harga barang di Kabupaten Mojokerto.
Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati memberikan catatan terkait kenaikan tingkat kemiskinan ini untuk segera didata dengan jelas para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) di Kabupaten Mojokerto.
"Ada 55 persen warga miskin yang tidak menerima BPNT, sehingga warga yang tidak menerima BPNT juga tidak menerima PKH. Saya minta dicek lagi yang menerima BPNT dan PKH, dengan cara mensurvei garis kemiskinan dikali data pengeluaran perkapita setiap KK," ungkap Ikfina.
Dalam penyaluran BPNT dan PKH ini, Ikfina menegaskan untuk melakukan data sesuai fakta, sehingga BPNT dan PKH tepat sasaran. "Yang penting datanya jelas agar tepat sasaran, karena sudah ada bantuan dari pemerintah pusat, maka tugas kita tinggal membantu ekonomi produktif," pungkasnya. (Rin;foto:Smh;Vdo/Ar).